Angka Kemiskinan Turun ke 9,03%, Tapi Ketimpangan Masih Lebar

BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 berada di 9,03% — turun dari 9,36% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin tercatat 25,9 juta jiwa, berkurang sekitar 900 ribu orang dalam setahun.

Tren Penurunan yang Konsisten

Sejak 2015, tingkat kemiskinan Indonesia turun secara konsisten dari 11,13% ke 9,03% — kecuali pada 2020 ketika pandemi COVID-19 mendorong kemiskinan naik kembali ke 10,19%. Pemulihan pasca-pandemi berjalan relatif cepat, dengan kemiskinan kembali ke level pra-pandemi pada 2023.

Program bantuan sosial pemerintah — termasuk PKH, BPNT, dan BLT — memainkan peran penting dalam menjaga penurunan kemiskinan selama dan setelah pandemi.

Garis Kemiskinan yang Terus Naik

Perlu dicatat bahwa garis kemiskinan BPS juga terus meningkat — dari Rp 401.220 per kapita per bulan pada 2019 menjadi Rp 593.872 pada September 2025. Artinya, standar 'miskin' menurut BPS juga semakin tinggi. Jika menggunakan garis kemiskinan World Bank ($3,65/hari PPP), angka kemiskinan Indonesia bisa mencapai 20-25%.

Ketimpangan yang Stagnan

Yang menjadi perhatian adalah rasio gini Indonesia yang relatif stagnan di kisaran 0,38-0,39 selama dekade terakhir. Artinya, meskipun jumlah orang miskin berkurang, distribusi pendapatan tidak membaik secara signifikan.

10% penduduk terkaya menguasai sekitar 45% total pengeluaran nasional, sementara 40% penduduk termiskin hanya menguasai sekitar 17%. Gap ini bahkan melebar di beberapa provinsi.

Kemiskinan Regional

Disparitas kemiskinan antar wilayah sangat mencolok. Papua mencatat kemiskinan 26,03% — hampir 6 kali lipat DKI Jakarta (4,69%) dan Bali (4,25%). Provinsi-provinsi di Indonesia timur secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi.

Di level kota-desa, kemiskinan di pedesaan (12,36%) hampir dua kali lipat perkotaan (6,66%), menunjukkan pembangunan yang masih terpusat di wilayah urban.